POJOKPOLITIK - Kontroversi mewarnai perjalanan kampanye Muhammad Farhan dan pasangannya, Erwin, dalam pemilihan Walikota Bandung 2024. Paslon ini menjadi sorotan publik setelah kehadiran mereka dalam acara Cijerah Fest 1.1 yang diselenggarakan oleh karang taruna RW 05 di Cijerah, meskipun tanpa undangan resmi.
Permasalahan ini memanas ketika beredar undangan dalam bentuk file JPG yang dikirimkan ke WhatsApp karang taruna. Pihak panitia menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan undangan dalam format tersebut. Biasanya, undangan resmi dari karang taruna berbentuk cetakan fisik atau dokumen PDF, bukan file gambar digital.
“Ketika kami melihat undangan berbentuk JPG yang beredar, kami langsung tahu itu bukan dari kami. Draft dan desainnya sangat berbeda dengan undangan resmi yang biasa kami keluarkan,” jelas salah satu panitia. Hal ini memicu spekulasi adanya pihak ketiga yang berupaya memanfaatkan acara tersebut untuk tujuan tertentu, mengakibatkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi panitia dan peserta.
Kehadiran Farhan dan rombongannya dengan atribut kampanye berupa seragam menyerupai hansip menambah sorotan. Simbol ini, meskipun khas kampanye mereka, dinilai tidak sesuai dalam acara yang seharusnya bebas dari nuansa politik. Kekhawatiran bahwa *Cijerah Fest 1.1* dapat berubah menjadi arena politisasi mencuat, membuat panitia angkat bicara.
“Kami ingin acara ini tetap netral dan menjadi ajang kebersamaan warga, bukan ajang politik. Kehadiran mereka dengan atribut kampanye jelas tidak sesuai dengan maksud acara,” ujar salah seorang panitia.
Situasi mereda setelah dialog singkat yang dimediasi oleh seorang awak media, di mana Farhan dan timnya memutuskan untuk mundur guna menjaga kelangsungan acara dan menghormati permintaan panitia.
Insiden ini memicu tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang segera memanggil panitia untuk dimintai keterangan. Fokus investigasi adalah memastikan tidak ada pelanggaran aturan kampanye serta mengusut asal-usul undangan palsu yang menyebar di WhatsApp. “Kami berharap Bawaslu dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas undangan yang beredar ini. Kami tidak ingin acara warga menjadi korban kepentingan politik,” kata salah satu anggota panitia.
Kehadiran tak diundang ini menambah tantangan kampanye Farhan-Erwin dan memengaruhi persepsi publik. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa insiden semacam ini dapat merusak kredibilitas paslon, terutama di tengah persaingan ketat Pilkada 2024.
Farhan dan timnya sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kehadiran mereka. Sumber-sumber dekat menyebutkan, kehadiran mereka didasari itikad baik berdasarkan undangan yang diterima, meskipun keabsahannya kini dipertanyakan.
Kasus ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi dan transparansi dalam setiap langkah kampanye. Respons Farhan terhadap situasi ini, serta hasil investigasi Bawaslu, akan menentukan arah strategi paslon ini di masa mendatang.***
إرسال تعليق